STRATEGI DESENTRALISASI PENDIDIKAN: PERTANYAAN KUNCI DAN MASALAH UTAMA

 

Henderikus Dasrimin (Penterj.)

 

     Tulisan ini merupakan terjemahan bebas dari tulisan E. Mark Hanson dalam buku: Bjork, Christopher (edit). 2006. Educational Decentralization: Asian Experiences and Conceptual Contributions. Netherlands: Springer. Tulisan ini akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan kunci yang berkaitan dengan strategi desentralisasi pendidikan, disertai dengan jawaban atas pertanyaan tersebut secara ringkas. Pada bagian terakhir akan ditutup dengan beberapa proposisi yang secara singkat menunjukkan bagaimana desentralisasi pendidikan yang efektif.

 

1. Apakah sistem sentralisasi pendidikan tidak efektif?

Dalam kondisi tertentu alasan di balik penguatan kualitatif sistem sentralisasi daripada desentralisasi bisa sangat persuasif. Argumen utama di balik sentralisasi pendidikan adalah, seperti hasil penelitian dari Winkler (1993) dan Weiler (1993) berikut:

1. Keuangan: Alokasi dana dapat disesuaikan dan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi daerah
2. Keseragaman kebijakan dan program, untuk membangun konsistensi dalam kualitas, program dan kegiatan (misalnya, kurikulum, perekrutan, ujian, penyampaian layanan administrasi)
3. Penempatan tenaga-tenaga dapat disesuaikan dengan kemampuan SDM dan institusi mana yang membutuhkannya
4. Penyebaran inovasi, untuk menyebarkan perubahan lebih cepat ke seluruh sistem; dan
5. Pembelajaran yang lebih baik, kurikulum yang dikontrol dengan ketat dapat menjadi salah satu respon kebijakan untuk masalah guru yang berkualitas buruk.

Sebagai salah satu contoh, negara Kolombia pada tahun 1970-an dan 1980-an yang memiliki infrastruktur administrasi daerah yang lemah dan kurang mendukung pendidikan, strategi sentralisasi ini terbukti sangat efektif dibandingkan dengan desentralisasi efektif (Hanson, 1986).

 

2. Apa itu desentralisasi?

Desentralisasi didefinisikan sebagai pengalihan otoritas pengambilan keputusan, tanggung jawab, dan tugas dari tingkat organisasi yang lebih tinggi ke yang lebih rendah atau antar organisasi. Ada tiga bentuk utama desentralisasi, yaitu:

1. Dekonsentrasi, biasanya melibatkan pengalihan tugas dan pekerjaan, tetapi bukan wewenang ke unit lain dalam organisasi.
2. Delegasi, melibatkan peralihan otoritas pengambilan keputusan dari unit hierarki yang lebih tinggi ke unit hierarki yang lebih rendah, tetapi otoritas tersebut dapat ditarik atas kebijakan unit delegasi.
3. Devolusi, mengacu pada pengalihan kewenangan ke unit otonom yang dapat bertindak secara independen, atau unit yang dapat bertindak tanpa terlebih dahulu meminta izin.

Privatisasi adalah suatu bentuk devolusi karena tanggung jawab dan sumber daya dialihkan dari lembaga publik ke swasta (Rondinelli, 1990). Penulis berpendapat bahwa dalam jangka panjang, devolusi adalah metode yang lebih efektif karena memberikan kesinambungan dalam proses perubahan. Delegasi sering kali membawa serta apa yang disebut "pola pengambilan keputusan yo-yo" sebagai pemimpin pendidikan yang baru diangkat (dan sering berubah) mendelegasikan atau menarik kembali wewenang tergantung pada motivasi mereka saat itu (Hanson, 1989a, b).

3. Apakah ada sistem yang benar-benar terdesentralisasi?  

Tidak ada yang namanya sistem pendidikan yang benar-benar terdesentralisasi. Pada kenyataannya, hampir semua keputusan (misalnya, keuangan, personalia, kurikulum) mempertahankan derajat sentralisasi dan desentralisasi - masalahnya menemukan keseimbangan yang tepat. Misalnya, kementerian pendidikan mungkin menetapkan standar untuk kualifikasi guru, tetapi pengangkatan aktual menurut standar itu dilakukan di daerah. Dalam reformasi desentralisasi baru-baru ini di Argentina (1993) dan Kolombia (1991), pusat mempertahankan otoritas atas kebijakan pendidikan nasional; kerangka kerja kurikulum, evaluasi akademis, dan pelatihan khusus. Dengan pedoman kebijakan internasional, pelaksanaan keputusan yang terdesentralisasi akan berlangsung secara regional. Agar berhasil, pengaturan pembagian kekuasaan pusat-pinggiran harus menghindari masalah klasik yang sering dihadapi di Amerika Latin di mana tanggung jawab didesentralisasi tetapi tanpa otoritas, pelatihan, atau pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

4. Apa tujuan reformasi desentralisasi?

Reformasi desentralisasi pendidikan biasanya berakar pada arena politik. Misalnya, ketika negara melakukan transisi dari bentuk pemerintahan otokratis ke demokratis, hasil yang hampir alami adalah upaya untuk mendesentralisasikan sistem pendidikan sebagai salah satu mekanisme penting untuk membangun partisipasi warga dalam lembaga pemerintah (Hanson, 1996a).

Banyak tujuan yang berbeda, tetapi sering kali saling terkait. Weiler (1993) mengemukakan beberapa tujuan dari desentralisasi, antara lain:

a)      Peningkatan pembangunan ekonomi melalui modernisasi kelembagaan;

b)      Peningkatan efisiensi manajemen;

c)      Redistribusi tanggung jawab keuangan;

d)      Demokratisasi;

e)      Netralisasi pusat-pusat kekuasaan yang bersaing, dan

f)       Peningkatan kualitas pendidikan

Tujuan seperti ini sesuai dengan kategori ekonomi politik, organisasi, dan pendidikan (lihat Gambar 1.1) yang berkontribusi untuk mengarahkan jalannya reformasi desentralisasi.

 

 5. Apakah pusat kekuatan dalam perjanjian mau berkolaborasi?

Setidaknya ada empat pusat kekuasaan yang dapat secara signifikan memfasilitasi program desentralisasi pendidikan jika mereka bekerja sama dalam konteks visi bersama: partai politik, lembaga pemerintah pusat dan daerah, serikat guru, dan warga lokal (lihat Gambar 1.1).

a)      Partai politik; yang sangat menentukan nasib prakarsa desentralisasi adalah apakah partai politik utama memiliki kesamaan visi atau tidak tentang arah dan isi reformasi dan setuju untuk bekerja sama.

b)      Kolabirasi semua lembaga utama pemerintah; Pentingnya kolaborasi dari lembaga-lembaga utama pemerintah, seperti: kementerian pendidikan dan keuangan, kantor perencanaan nasional, dan badan legislatif nasional, regional, dan kota. Salah satu dari lembaga ini dapat melakukan kerusakan signifikan pada strategi desentralisasi jika memilih untuk mengejar modelnya sendiri dan menolak untuk berkerja sama.

c)      Serikat guru; Jika keanggotaan serikat guru tidak merasa terancam oleh fragmentasi unit tawar mereka atau penurunan manfaat dan kondisi kerja, guru dapat menjadi sekutu (atau musuh) yang tangguh dalam proses perubahan.

d)      Warga lokal; desentralisasi dalam pendidikan hanya dapat berjalan jika anggota masyarakat siap untuk mencurahkan waktu dan energi yang diperlukan agar reformasi berhasil. Jika masyarakat lokal tidak percaya, tidak menganggap serius, tidak berpartisipasi, atau tidak ingin memikul tanggung jawab tambahan, maka peluang untuk perubahan yang berhasil melalui desentralisasi sangat terbatas. Singkatnya, semakin besar visi desentralisasi yang diterima di dalam dan di antara pusat-pusat kekuasaan yang berbeda, semakin besar peluang untuk berhasil.

6. Bagaimana daerah diorganisasi untuk menerima kewenangan?

Ada beberapa model, yakni:

a)      Model pertama mentransfer otoritas ke daerah yang ada (misalnya, provinsi, negara bagian, departemen) untuk digunakan oleh perangkat pemerintah yang ada (misalnya, DPRD I, DPRD II). Contoh reformasi desentralisasi di Argentina (1978 dan 1993) dan Kolombia (1991). Kekuatan model ini adalah bahwa proses desentralisasi biasanya lebih mudah dimulai dengan menggunakan perangkat pemerintah yang ada. Pejabat pemerintah daerah biasanya menganggap pendapatan tambahan dan kekuasaan cukup menarik. Kelemahannya, perangkat pemerintah daerah yang ada terkadang secara administratif lemah, sangat terpolitisasi, atau bahkan korupsi. Juga, beberapa daerah mungkin kecil dan kaya sedangkan yang lain besar tetapi miskin, atau sebaliknya.

b)      Model kedua diwakili oleh upaya desentralisasi Venezuela pada tahun 1968. Negara itu dibagi menjadi sembilan wilayah administratif, masing-masing memiliki kesamaan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya. Dua puluh dua negara bagian yang ada pada dasarnya diabaikan. Semua kementerian pemerintah pusat, termasuk kementerian pendidikan membuat kantor di masing-masing dari sembilan daerah tersebut. Tindakan kantor daerah pemerintah pusat ini harus dikoordinasikan secara erat dengan pelimpahan dan dekonsentrasi kewenangan yang signifikan.

c)      Model ketiga diwakili oleh reformasi desentralisasi 1978 Spanyol setelah kematian Jenderal Franco. 50 provinsi yang ada dikumpulkan menjadi 17 daerah (disebut komunitas otonom), masing-masing dengan parlemen yang baru dibentuk dan semi-otonom, yang dipilih secara populer. Seperti reformasi Venezuela (1968), setiap daerah mungkin memiliki karakteristik linguistik yang umum, sosio-ekonomi, budaya, dan (dalam kasus Spanyol).

 7. Bagaimana antusias para pejabat kementerian dalam menurunkan wewenang?

Karena inisiatif desentralisasi cenderung diluncurkan dari arena politik, maka perlawanan pasif dari dalam kementerian pendidikan seringkali menjadi penghalang utama. Menteri pendidikan dan stafnya sering kali adalah politisi itu sendiri dan biasanya mendukung inisiatif desentralisasi, namun pejabat tingkat bawah seringkali kurang antusias, sehingga kurang efektif. Meskipun seorang menteri pendidikan mungkin orang yang paling berkuasa di lembaga itu, namun perlu ada kerjasama yang baik. Hanya melalui dukungan kolektif dan kegiatan kolaboratif dari semua tingkatan, terutama tiga atau empat tingkat di bawah menteri, perubahan yang berhasil dapat terjadi.

8. Bagaimana antusias kantor regional dalam menerima tanggung jawab atas pendidikan?

Di Venezuela, misalnya, gubernur menuntut hak untuk menerima tanggung jawab hanya untuk sekolah nasional yang terpelihara dengan baik, guru dan administrator yang terlatih dengan baik, dan sistem sekolah yang datang dengan program pensiun guru yang didanai penuh. Salah satu contoh skenario terbaik dalam peralihan tugas pemerintah pusat ke pemerintah daerah adalah di Spanyol. Negosiasi sangat terperinci terjadi antara pemerintah pusat dan setiap wilayah dengan merinci apa yang akan dipindahkan (misalnya, gedung, kendaraan, mesin), dan kondisi barang.

9. Bisakah desentralisasi sistem pendidikan nasional menimbulkan sebuah perpecahan?

Ada potensi bahaya sebagai akibat dari desentralisasi sistem pendidikan nasional dimana sistem regional atau kota mungkin berjalan dengan cara mereka sendiri. Untuk menghindari perpecahan, kita mengambil contoh Spanyol (1978), menerapkan konsep sistem pendidikan “satu bangsa” yang terdiri dari 17 bagian. Hal lain untuk memastikan bahwa sistem pendidikan di Spanyol tidak terpecah adalah:

• Hanya pemerintah pusat yang dapat memberikan ijazah kelulusan (mengancam akan menolak akreditasi sekolah yang tidak mematuhi pedoman)  
• Pelatihan dan penempatan guru dikelola secara terpusat; dan
• Kementerian pusat mengontrol kalender akademik.

 10. Seberapa penting manajemen infrastruktur daerah?

Negara-negara dengan infrastruktur manajemen regional yang lemah (yang mencakup sebagian besar Amerika Latin) umumnya didorong oleh sistem informal (misalnya, personalisme, pusat kekuasaan informal, aturan yang diabaikan, pengambilan keputusan yang dipolitisasi). Sebaliknya, seperti yang diilustrasikan pada Gambar 1.1, negara-negara dengan infrastruktur regional yang relatif kuat memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk sukses karena, misalnya, kebijakan dan aturan biasanya ditaati, promosi didasarkan pada apa daripada siapa yang Anda kenal, keseimbangan politik / teknis dipertahankan, dan perencanaan sebelumnya dianggap serius (Hanson, 1989a).

 11. Bagaimana desentralisasi keuangan dikelola?  

Ada berbagai model desentralisasi keuangan mulai dari Argentina (1978) secara sepihak mentransfer semua tanggung jawab keuangan (pendidikan dasar) ke provinsi-provinsi, ke program Nikaragua (1995) dari kontribusi moneter orang tua sukarela. Namun, strategi yang paling efektif mungkin adalah jalan tengah di mana formula pembiayaan bersama nasional, regional, dan kota dinegosiasikan, berdasarkan kapasitas untuk menghasilkan pendapatan di tingkat yang lebih rendah (misalnya, peningkatan kekuasaan perpajakan, transfer nasional, privatisasi).

12. Bagaimana stabilitas pekerjaan mempengaruhi desentralisasi?

Banyak kementerian pendidikan terus-menerus terjebak dalam siklus personel yang kurang baik. Seorang menteri baru diangkat karena presiden tidak senang dengan sistem pendidikan (misalnya, pemogokan guru, kualitas rendah, birokrasi). Menteri baru membawa orang baru dan program baru, tetapi tanpa sumber daya material, informasi, kemampuan perencanaan, atau lingkungan kerja yang kreatif untuk meningkatkan secara signifikan kurva pembelajaran tingkat manajerial tinggi, terutama karena begitu banyak pejabat senior yang tidak berpengalaman dan tidak terlatih dalam posisi manajemen puncak. Ketika institusional berubah tidak mengikuti dengan cepat, para presiden menjadi tidak sabar dan menunjuk menteri lain.  

13. Apakah desentralisasi dimungkinkan ketika ada masalah atau krisis nasional?

Berlawanan dengan kebijaksanaan konvensional populer, tekanan sosial, politik, dan / atau ekonomi atau bahkan krisis (yang dirasakan atau nyata) membuka pintu bagi reformasi pendidikan yang signifikan. Alasannya sederhana. Seperti yang diilustrasikan dalam Gambar1.1, selama periode ada masalah yang signifikan, terutama ketika dirasakan di tingkat nasional dan regional, banyak pusat kekuasaan lebih siap untuk bergabung dengan mengesampingkan kepentingan pribadi mereka dalam melindungi kepentingan nasional (Heywood , 1995). Contohnya adalah desentralisasi pemerintahan Spanyol (1978) yang dilakukan untuk memenuhi tuntutan otonomi politik oleh tiga provinsi pemberontak setelah kematian Jenderal Franco.

Namun, terlalu banyak tekanan (misalnya, di tengah perang saudara) atau tidak cukup (misalnya, ketika tidak ada suara kritis yang terorganisir untuk didengar), merupakan penghalang yang parah untuk reformasi yang direncanakan. Keseimbangan di antara kedua ekstrem ini memberikan medan terbaik untuk perubahan.

 

14. Kapan waktu yang tepat untuk desentralisasi?

Desentralisasi jelas tidak datang dengan disahkannya undang-undang atau penandatanganan keputusan. Ini terjadi perlahan karena budaya organisasi harus diubah, pembelajaran baru, gaya kepemimpinan yang harus diubah, pola komunikasi, prosedur perencanaan direvisi (misalnya, bottom up dan top down), dan mengembangkan kebijakan serta program regional yang dikembangkan (Hanson, 1996b). Proses desentralisasi membutuhkan jangka waktu yang lama. Prawda (1993, hlm. 26) menulis bahwa "pencapaian pertama yang relevan dalam kasus Meksiko dan Chili muncul sekitar lima tahun setelah proses desentralisasi dimulai”. Di Spanyol, kompetensi pendidikan dipindahkan ke daerah baru terjadi pada bulan Januari 1998 untuk program desentralisasi yang sudah dimulai pada tahun 1978 (de Puelles Benitez, 1995). Desentralisasi secara bertahap adalah bagian dari proses pembangunan.

15. Bagaimana keberlanjutan dapat terjaga?

Negara jarang menggunakan evaluasi program sebagai alat untuk menentukan apakah akan melanjutkan atau menghentikan inisiatif reformasi atau tidak. Venezuela merupakan contoh kasus terburuk. Hampir segera setelah pemilihan umum selama tahun 1970-an dan 1980-an, banyak program yang dibuat secara kreatif dengan biaya jutaan dolar dan ribuan jam kerja perangkat lunak untuk dipasang dihentikan tanpa evaluasi apa pun. Inisiatif desentralisasi, yang sangat menjanjikan, juga berhenti secara tidak wajar. Ujian besar bagi reformasi pendidikan adalah bertahan dari transisi kekuasaan politik dari satu partai ke partai lain. Karena mati hidupnya reformasi pendidikan cenderung dipengaruhi oleh pertimbangan politik, maka jaminan terbaik untuk implementasi yang berhasil adalah jika partai besar mendukung inisiatif tersebut sejak awal.

16. Apa itu desentralisasi simultan atau luar biasa?

Model desentralisasi “semua daerah sekaligus” selalu populer. Potensi untuk kemajuan yang cepat dan dramatis sangat menggoda bagi para pembuat kebijakan, tetapi sangat sulit untuk dieksekusi dengan sukses. Di Venezuela (1968), gagal karena alasan kompleksitas dan politik. Di Argentina (1978), hal itu menciptakan kekacauan finansial selama satu dekade di tingkat provinsi. Berkenaan dengan Kolombia (1991), penulis sangat meragukan keberhasilan untuk beberapa tahun mendatang karena Departemen Pendidikan sendiri memperkirakan bahwa hanya sekitar 200 dari 1.024 kota yang memiliki infrastruktur yang cukup kuat untuk mengelola sistem pendidikan (Hanson, 1995).  

Seperti yang diilustrasikan oleh Gambar 1.1, mengembangkan sistem teknis yang kuat berdasarkan perencanaan serius dan pedoman kebijakan bersama dengan pelatihan untuk melaksanakannya merupakan bahan penting dalam proses reformasi. Selain itu, lebih baik mengalihkan kewenangan ke masing-masing daerah dan kota (atau bahkan ke sekolah) hanya jika mereka memenuhi tes kesiapan tertentu (misalnya, partisipasi masyarakat, personel terlatih, partisipasi keuangan) daripada mentransfer ke semua daerah tetapi mengabaikan tingkat kesiapan mereka.

17. Apa bentuk desentralisasi lokal?

Otoritas terdesentralisasi yang dialihkan ke daerah biasanya, sampai taraf tertentu, diteruskan ke sekolah-sekolah setempat. MBS adalah proses yang terkait dengan sekolah yang beroperasi secara desentralisasi, dengan kewenangan yang biasanya berada di tangan dewan sekolah. Di dewan sekolah lokal ini keseimbangan biasanya dicari antara pendidik dan non-pendidik, dengan keanggotaan terdiri dari guru ( dipilih oleh sesama guru), orang tua (dipilih oleh orang tua lain), direktur sekolah, keanggotaan dari komunitas bisnis, perwakilan siswa, dan terkadang, ada yang dari pemerintah kota.

Dalam hal otoritas, setiap negara berbeda-beda. Di negara yang “otoritas rendah”, seperti Kolombia, dewan pada dasarnya adalah penasihat dan akan diajak berkonsultasi tentang masalah anggaran, perencanaan, kurikulum, dan sebagainya. Biasanya, dewan otoritas rendah berfungsi sebagai unit tambahan untuk mengumpulkan dana dan mengatur bantuan pemeliharaan di masyarakat untuk sekolah. Mereka hanya memiliki sedikit pengaruh dalam pendidikan di sekolah.

Nikaragua telah membentuk dewan sekolah "otoritas tinggi" yang sangat kuat. Di sekolah dasar dan menengah yang disebut "otonom" di Nikaragua, dewan memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan kebijakan sekolah, mengawasi semua kegiatan pendidikan, mempekerjakan dan memecat direktur sekolah, menetapkan program akademik, memilih buku teks, dan mengelola program disiplin (Ministerio de Educaci´on, 1993). Karena dewan sekolah dan target memilih direktur utama dengan lima suara dewan ini, dalam wawancara direktur melaporkan bahwa mereka merasa sangat rentan dan tidak nyaman untuk melakukan perubahan yang mungkin terbukti tidak populer di kalangan orang tua.

Model MBS Spanyol memberikan kewenangan lokal hanya atas komponen akademik dari program sekolah di luar "minimum" (kurikulum inti) yang disyaratkan oleh negara, tetapi memungkinkan pemilihan direktur sekolah oleh dewan sekolah. Namun dalam hal ini, direktur dipilih berdasarkan presentasi kandidat rencana pembangunan sekolah, dan kandidat pemenang memiliki tugas selama tiga tahun dengan kemungkinan dipilih kembali hanya sekali (Hanson, 1990).

18. Apakah desentralisasi meningkatkan pembelajaran?

Peningkatan kualitas pendidikan seringkali diidentifikasikan sebagai salah satu dari beberapa tujuan reformasi desentralisasi. Biasanya, asumsi dibuat bahwa melalui redistribusi otoritas yang membawa perubahan dalam organisasi, manajemen, pemilihan personel, keuangan, dan kendali kurikulum, kualitas pendidikan akan meningkat. Namun, meskipun berbagai penelitian telah menyimpulkan bahwa orang tua dan pendidik tampaknya lebih puas dalam sistem desentralisasi, literatur penelitian belum menunjukkan hubungan langsung antara desentralisasi dan peningkatan prestasi siswa (Brown, 1994, hlm. 1.410). Dalam tinjauan mereka terhadap literatur MBS, Malen, Ogawa, dan Kranz (1990, p. 323) mengidentifikasi beberapa studi yang mengklaim hubungan yang positif, "tetapi [penelitian] persyaratan untuk menetapkan klaim kausal tidak terpenuhi dalam dokumen-dokumen ini." Para penulis menyimpulkan, "Sekali lagi, ada sedikit bukti bahwa manajemen berbasis sekolah meningkatkan prestasi siswa."

Sharpe (1996, p. 7) dalam tinjauan pustaka terbarunya menarik kesimpulan yang hampir sama. Dia berpendapat bahwa menghasilkan bukti konklusif hampir tidak mungkin karena ada terlalu banyak variabel intervensi antara perangkat manajemen desentralisasi dan peningkatan hasil siswa, seperti sikap orang tua, dukungan kelompok sebaya, budaya belajar sekolah, gaya belajar mengajar yang berbeda, waktu -tugas, motivasi guru, dan lain sebagainya. Sharpe menulis bahwa "transfer kekuasaan ini memberikan, kesempatan, tetapi bukan jaminan, untuk kualitas pengambilan keputusan sekolah dan tindakan untuk mendapatkan keuntungan." Kinerja para aktor kunci itulah yang menentukan apakah kualitas pendidikan dan hasil siswa meningkat atau tidak.

19. Bagaimana hasil akhirnya?

Membahas hasil tidak pernah mudah karena, seperti kecantikan, sering kali dilihat dari mata siapa yang menilai. Oleh karena itu, di mata penulis (mengenai lima negara), prakarsa desentralisasi Venezuela 1968 adalah yang paling elegan dalam desain, komprehensif dalam cakupan, tujuan mulia, dan dalam menyelesaikan kegagalannya. Semuanya dirancang oleh para akademisi yang tidak memikirkan bahwa setiap partai politik baru, tanpa bentuk evaluasi apa pun, akan membuang program dan individu yang ditempatkan oleh partai yang meninggalkan kekuasaan.

Misalnya di Spanyol, berbagai alasan, baik resmi maupun tidak resmi, telah dikaitkan dengan "pembekuan" proses desentralisasi ini. Secara resmi, alasan utama yang ditawarkan adalah: (1) untuk mendapatkan pengalaman tambahan dengan tujuh komunitas otonom desentralisasi yang ada; (2) kekhawatiran nasional bahwa heterogenitas dari 10 rencana desentralisasi yang tersisa akan membuat sulit untuk mempertahankan konsep "satu bangsa" yang begitu penting bagi Konstitusi Spanyol; dan (3) kebutuhan mendesak untuk mereformasi seluruh sistem pendidikan, adalah bentuk yang tidak perlu ditunda jika desentralisasi lebih lanjut akan berlangsung (de Puelles Benitez, 1995, hlm. 101-102).

20. Ringkasan

Gambar1.1 menekankan gagasan bahwa desentralisasi pendidikan bukanlah suatu peristiwa, tetapi proses yang mengintegrasikan tindakan berbagai sistem, lembaga, kegiatan, dan individu di tingkat nasional dan daerah. Makalah ini mengemukakan bahwa keberhasilan atau kegagalan inisiatif desentralisasi bergantung pada seberapa baik berbagai sistem politik, ekonomi, kelembagaan, teknis, dan pendidikan menanggapi tantangan dan tuntutan tertentu. Misalnya, seperti yang terlihat pada Gambar 1.1, apakah ada kesamaan visi di antara pusat-pusat kekuasaan yang berbeda (misalnya, kementerian keuangan dan pendidikan, kantor presiden, pemerintah nasional, regional, dan lokal, Gereja Katolik) yang berperan dalam reformasi. Apakah pemerintah pusat berusaha untuk menyamakan sumber daya pendidikan antara berbagai daerah dan apakah daerah dan kota memiliki mekanisme pembangkitan sumber daya sendiri (misalnya, otoritas perpajakan) untuk mendukung reformasi pendidikan? Apakah kementerian dan pejabat pendidikan daerah memiliki pelatihan yang memadai, dukungan, dan stabilitas pekerjaan untuk melaksanakan reformasi, atau apakah perubahan personel yang konstan dan perubahan kebijakan yang dipolitisasi secara teratur mengganggu tahap perencanaan dan pelaksanaan proses desentralisasi?

Apakah semua wilayah di negara tersebut memulai pada waktu yang sama terlepas dari kesiapan (misalnya, infrastruktur yang kuat atau lemah), atau apakah tes kesiapan diperkenalkan untuk menentukan wilayah mana yang benar-benar siap untuk memulai (misalnya, pelatihan, pembentukan kebijakan yang tepat, definisi peran baru)?

Pada analisis terakhir, jika proses desentralisasi menghasilkan situasi di mana partisipan nasional dan daerah memandang diri mereka sendiri sebagai pihak yang diuntungkan dari reformasi (win-win), maka kondisi sukses (tetapi bukan jaminan) telah tercipta. Sebaliknya, jika tercipta situasi yang dipersepsikan bahwa tingkat nasional menguntungkan tetapi daerah tidak (menang-kalah), atau sebaliknya, maka kemungkinan gagal ada.

21. Proposisi desentralisasi yang efektif

1)      Semakin besar visi desentralisasi yang diterima antara pusat-pusat kekuasaan yang berbeda (misalnya, partai politik, serikat pekerja, birokrat, lembaga agama), semakin besar peluang untuk perubahan yang berhasil.

2)      Devolusi daripada pendelegasian wewenang dan tanggung jawab memiliki peluang lebih besar untuk sukses jangka panjang.

3)      Lebih mudah untuk memulai prakarsa desentralisasi selama masa tekanan atau pergolakan politik, ekonomi, dan sosial, daripada selama masa stabilitas relatif.

4)      Ketika inisiatif desentralisasi mati, biasanya karena alasan politis daripada administratif / teknis.

5)      Semakin kuat infrastruktur pengelolaan di tingkat daerah, peluang keberhasilannya semakin besar.

6)      Lebih baik mengalihkan kewenangan ke masing-masing daerah hanya jika mereka memenuhi tes kesiapan tertentu, daripada ke semua daerah sekaligus terlepas dari kesiapannya.

7)      Desentralisasi secara bertahap memiliki peluang lebih besar untuk sukses daripada pendekatan "keluar-dengan-yang-lama dan-dengan-yang-baru".

8)      Memahami motivasi di balik inisiatif desentralisasi adalah kunci untuk memahami spesifikasi strategi.

9)      Orang-orang yang telah menjadi bagian dari budaya organisasi yang telah mengelola sistem terpusat tidak terlalu efektif dalam mengelola sistem desentralisasi (kebiasaan lama dan selera kekuasaan sulit untuk dibuang).

10)  Organisasi yang terdesentralisasi harus berfungsi sebagai seni dari keseluruhan, bukan hanya sebagai bagian independen.

11)  Begitu desentralisasi berlangsung, kementerian pusat masih harus memiliki alat untuk menjaga agar daerah mengikuti kebijakan pendidikan nasional.

12)  Kebijakan pendidikan tentang desentralisasi harus ditetapkan melalui perdebatan daripada manipulasi anggaran nasional yang terselubung.

 

 

"Semoga bermanfaat"